Jokowi dan figur Soekarno
Jika dilihat dari kacamata dunia internasional, kebijakan dan politik hilirasi Presiden Jokowi itu pasti dinilai sangat berani karena Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, hutan, tambang, mineral, dan lainnya tak mau lagi mengekspor bahan baku mentah tambang ke luar negeri, seperti bijih nikel.
Indonesia justru akan mengolahnya terlebih dulu dan baru akan mengirimkan ke negara- negara maju yang membutuhkan barang jadi dari hasil tambang tersebut. Dengan mengirimkan bahan jadi yang sudah diolah sendiri oleh pabrik dan smelter di Indonesia, keuntungan Indonesia bisa berlipat ganda ketimbang harus mengirim bahan mentah.
Jadi, politik hilirisasi adalah upaya, kebijakan, dan strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki dan tersimpan di Tanah Air untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Presiden Jokowi meyakini, politik hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara dan kemajuan bangsa.
Presiden Jokowi meyakini, politik hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara dan kemajuan bangsa.
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan politik hilirisasi mengingatkan kita pada sikap dan kebijakan politik Bung Karno di masa kejayaannya. Sangat sedikit pemimpin dunia yang berani bersikap dan menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena PBB dinilai tidak berpihak pada kepentingan negara-negara yang belum merdeka.
Presiden Soekarno juga kecewa dengan PBB yang tidak optimal membantu memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kangkangan Belanda dan negara-negara sekutunya yang ”berkuasa” di PBB sejak 1960.
Untuk menekan AS dan PBB, Bung Karno—yang pidatonya di PBB pada 30 September 1960 oleh UNESCO dijadikan salah satu Memori Dunia (Memory of the World) pada Mei 2023—pun meningkatkan relasi dan komunikasinya dengan pemimpin Uni Soviet yang waktu itu masih menghadapi masa Perang Dingin dengan Amerika.
Amerika akhirnya terpaksa mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah melihat bahwa Indonesia sudah siap untuk melakukan invasi ke Irian Barat melalui Operasi Jaya Wijaya.
Keberanian dan sikap tegas Bung Karno sebagai pemimpin di negara baru yang belum lama merdeka dan terus berada di bawah ancaman negara-negara eks penjajah—mulai dari Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis—kini diikuti Presiden Jokowi, di antaranya dengan politik hilirisasi dengan tidak menggadaikan begitu saja komoditas penting dari Indonesia dengan harga murah.
Itulah yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menunjukkan usaha dan sikapnya merealisasikan prinsip Trisakti Tavip yang tujuannya adalah berjuang membuat NKRI Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Tavip sendiri merupakan singkatan Tahun Vivere Pericoloso, sebuah ungkapan Italia yang artinya ”hidup menyerempet-nyerempet bahaya”.
Sebelum mengakhiri kepemimpinannya satu tahun lagi pada 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi merasakan tekanan-tekanan dari luar negeri di bidang ekonomi ketika kebijakannya untuk membuat lompatan kemajuan ekonomi—di antaranya dengan melarang ekspor bijih nikel—mendapat protes keras dari Uni Eropa.
UE menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada awal 2021. Padahal, sebagai akibat kebijakan Jokowi itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak diterapkan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020.
Nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 juga mencapai 12,35 miliar dollar AS atau tumbuh hingga 263 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum diterapkannya larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspornya hanya 3,40 miliar dollar AS.
Dengan gayanya yang khas, rupanya selama ini Presiden Jokowi juga bertekad melanjutkan program-program Presiden Soekarno yang belum terlaksana, seperti pemindahan ibu kota ke Kalimantan, mendirikan angkatan perang yang kuat, dan mengadakan kerja sama yang erat dengan China.
Setelah Jokowi mengakhiri tugasnya pada tahun depan, di mana posisi yang tepat dan pas baginya sebagai mantan presiden ke-7 RI?
KETEGANGAN hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo mulai mengemuka menjelang Pemilihan Umum 2024. Keduanya berbeda sikap politik dalam pemilihan presiden. Megawati mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun Jokowi yang merupakan kader PDIP justru mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Sejak saat itu, kedua tokoh tersebut tidak lagi bertemu secara langsung. Pertemuan terakhir Megawati dengan Jokowi yang tercatat terjadi saat rapat kerja nasional PDI Perjuangan di JIExpo, Jakarta Pusat, pada September 2023. Namun, meski hadir dalam acara yang sama, keduanya dikabarkan tidak akur. Megawati disebut-sebut telah mendengar kabar tentang manuver Jokowi untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana tersebut betul-betul terealisasi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat batas usia pencalonan presiden. Awalnya pasal ini mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun MK mengubahnya menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sejak saat itu, Megawati dan PDIP berseberangan jalan dengan Jokowi. Jokowi tidak pernah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Namun berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi disebut-sebut untuk memenangi Prabowo-Gibran, seperti bantuan sosial dan bantuan bahan pokok yang gencar disalurkan pada masa kampanye pemilihan presiden. Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden. Mereka mengalahkan dua rivalnya, Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Elite PDIP berkali-kali mengatakan Jokowi ataupun Gibran bukan lagi bagian dari partai berlambang banteng dengan moncong putih ini. Namun mereka tidak pernah secara terbuka mengatakan telah memecat Jokowi dan Gibran sebagai kader PDIP.
Presiden Jokowi, yang biasanya hadir dalam setiap agenda penting partai, tak diundang dalam Rapat Kerja Nasional V PDIP di Ancol, Jakarta, pada 24-26 Mei 2024. Dalam acara itu, Megawati bahkan menyinggung pemerintahan Jokowi dan pemilihan presiden.
Meski tanda-tanda ketegangan di antara keduanya sangat jelas, Megawati mengklaim hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. "Saya sama Presiden (Jokowi) baik-baik saja. Emangnya kenapa?" katanya dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah di Balai Samudera, Jakarta, pada 5 Agustus 2024. Megawati mengatakan kabar renggangnya hubungan dia dengan Jokowi mencuat lantaran isu perpanjangan masa jabatan presiden ataupun masa jabatan presiden tiga periode. Megawati menolak agenda tersebut.
Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai munculnya benih-benih keretakan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemicunya tak lepas dari dinamika menjelang Pilpres 2024 di mana anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran kini didukung oleh koalisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PBB, Garuda, Prima dan PSI. Kebanyakan dari parpol ini merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan ini berbeda dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Jokowi lalu santer dikabarkan memberikan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini pun beriringan dengan organisasi relawan Projo yang mendukung Prabowo.
Setali dengan Projo, PSI yang dikomandoi oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep serta menantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan Bobby Nasution juga mendukung Prabowo.
Namun, Jokowi mengatakan mendukung semua pasangan capres-cawapres yang bertanding pada kontestasi politik lima tahunan.
Jika ditilik ke belakang, momen kebersamaan antara Jokowi, Megawati dan PDIP terakhir yang terlihat publik terjadi di Rakernas PDIP ke-IV, JIExpo Kemayoran, Jakarta, 29 September 2023 atau 20 hari sebelum proses pendaftaran capres-cawapres ke KPU.
Kala itu Jokowi dan Ganjar menampilkan kemesraan menggandeng Megawati yang sedang menuruni podium. Jokowi juga menyampaikan pidatonya pada momen tersebut.
Setelah momen itu, Jokowi tak pernah lagi terlihat menghadiri agenda PDIP yang diketahui oleh publik luas hingga saat ini.
Kondisi perpolitikan di Indonesia setelah Rakernas PDIP itu pun mulai mengalami dinamika.
Salah satu pemicunya datang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu/pilkada pada 16 Oktober 2023.
Imbas putusan ini, Gibran diperbolehkan maju sebagai cawapres meski usianya baru menginjak 36 tahun. Prabowo kemudian mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya pada Minggu 22 Oktober 2023.
Gibran pun disebut telah berpamitan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk maju berpasangan bersama Prabowo sebagai cawapres.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun sempat mengungkapkan kesedihannya lewat keterangan tertulisnya pada 29 Oktober lalu.
Hasto mengatakan partainya telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo, namun kini ditinggalkan. Hasto mengatakan PDIP saat ini dalam suasana sedih.
"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ujar Hasto.
Di tengah-tengah kesedihan PDIP itu, Hasto menyebut Gibran saat ini sudah berwarna kuning usai menjadi cawapres Prabowo. Namun, Hasto tak bicara tegas apakah yang dimaksud bahwa Gibran telah menjadi kader Golkar. Belakangan Gibran juga telah membantah telah bergabung dengan Golkar.
Hasto juga mengatakan Gibran telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP dan yang bersangkutan sudah pamit.
"Ya, sudah. Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta karena Mas Gibran'kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit," kata Hasto di Denpasar, Bali, 4 November lalu.
PDIP tetap kawal Jokowi
Di tempat berbeda, Hasto mengakui PDIP dan Presiden Joko Widodo mempunyai pilihan yang berbeda di Pilpres 2024. Hasto mengatakan PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP NTB, 11 November lalu.
Namun, Hasto menegaskan partainya tetap akan bersikap profesional dalam kabinet Jokowi. Hasto mengatakan PDIP tak akan menarik para kadernya yang menjadi menteri.
Hasto memastikan PDIP akan tetap mengawal Jokowi hingga akhir pemerintahan pada Oktober 2024.
"Kami punya pilihan yang berbeda. Kami bergerak karena Pak Ganjar-Prof Mahfud bukan hanya sekadar pemimpin yang bersih jujur dan berpengalaman, tapi juga penegakan hukum di atas prinsip-prinsip keadilan, hukum yang tidak dimanipulasi untuk kepentingan keluarga," ucap Hasto.
Dalam wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Jokowi memang sempat mendukung dirinya. Namun, Ganjar menilai pernyataan Jokowi belakangan berubah, dan memilih bersikap netral.
"Awalnya Pak Jokowi mendukung saya dari awal. Sampai dengan Rakernas beliau masih menunjukkan statement itu. Terus kemudian terakhir ada statement, oh sepertinya beliau menuju ruang netral," kata Ganjar dalam wawancara di program Special Interview CNN Indonesia TV, 31 Oktober 2023 lalu.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan sampai saat ini Presiden Joko Widodo masih berstatus sebagai kader PDIP. Menurutnya, belum ada keputusan lain dari partai.
"Pak Jokowi merupakan Presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Baca halaman berikutnya: Hujan kritik dari PDIP.
Setelah dinamika pencapresan usai, PDIP kerap kali melontarkan kritik terhadap kondisi pemerintahan Jokowi.
Salah satunya datang dari Megawati langsung. Pada 12 November lalu, Megawati menanggapi sejumlah peristiwa yang terjadi di MK belakangan ini. Megawati menduga ada manipulasi hukum yang telah terjadi.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," ujar Megawati dalam pidatonya yang disiarkan lewat YouTube, Minggu (12/11).
Megawati kemudian mengenang momen pembentukan MK ketika masih menjabat presiden. Ia menyinggung pemilihan lokasi gedung MK yang berada di dekat Istana.
Menurutnya, kehendak rakyat melalui reformasi adalah perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang kala itu sangat otoriter. Ia menyebut nepotisme, kolusi, dan korupsi lahir dari kultur otoriter dan sangat sentralistik tersebut.
"Apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya ketika sebagai Presiden RI saat itu diperintahkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam pasal 7b, pada 24 ayat 2, dan pasal 24 c tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi," kata Megawati.
Kejengkelan Megawati juga sempat dilontarkan di hadapan ribuan relawan pendukung Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 27 November lalu.
Mega menyampaikan pidato dengan penuh emosional selama hampir satu jam. Dia mengaku kesal dengan dinamika politik menjelang masa kampanye yang dimulai Selasa (28/11).
Mega menyebut penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru. Dia mengatakan itu dengan nada menggebu-gebu.
"Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru," kata Mega.
Mega juga mengaku sudah tak tahan lagi dengan sejumlah laporan praktik intimidasi dan intervensi yang terjadi jelang masa kampanye Pilpres 2024.
"Aturan mbok diikuti ya, jangan dilanggar-langgar. Kalau nanti bener disemprit, ternyata kalian juga maling, haduh gawat," kata Mega.
Jokowi pada kesempatan terpisah hanya tersenyum dan menyatakan enggan menanggapi pernyataan Megawati tersebut.
Tak hanya Megawati, Ganjar dalam beberapa waktu terakhir kerap melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Terakhir, ia memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum era Jokowi imbas putusan MK soal usia capres-cawapres.
Capres nomor urut tiga ini memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 tentang berapa rapor pemerintah Jokowi dalam bidang hukum.
"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok," kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, 18 November lalu.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah ada keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati. Ia mengatakan hubungan keduanya baik-baik saja.
"Ya, baik-baik saja lah, ya kan, tidak ada masalah," kata Ari di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/12).
"Itu kan domainnya Ibu Mega. Saya kira Pak Presiden (Jokowi) tidak komentar," tambah dia.
Menariknya, kabar hoaks menyebutkan Indonesia ditolak hadir oleh negara-negara anggota APEC karena kebijakan hilirisasi yang ditempuhnya, yang membuat kerugian ekonomi bagi sejumlah negara maju dan adikuasa seperti AS, Kanada, Australia, dan Korea Selatan.
Jokowi nyoblos di Solo
Adapun Jokowi bersama istrinya, Iriana, menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. TPS 12 berlokasi SD Negeri (SDN) 3 Sumber Solo.
Pantauan Tempo, Jokowi mengajak serta cucunya, Jan Ethes Srinarendra, ke TPS. Jokowi mendapatkan nomor urut DPT 217, sedangkan Iriana nomor urut 199.
Usia mencoblos, Jokowi menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara umum berjalan lancar. Saat ini, katanya, tinggal menunggu hasil penghitungan suara.
"Ya hari ini kita semuanya seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur-wakil gubernur, memilih bupati-wakil bupati, memilih wali kota-wali kota dan secara umum saya lihat semuanya berjalan dengan lancar ya," ujar Jokowi.
Ia pun mengingatkan kepada para kandidat kepala daerah berkaitan dengan hasil Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan hari ini. Kepada yang menang, Jokowi mengingatkan agar tidak jumawa. Sementara bagi yang kalah harus bisa menerima.
"Setelah perhitungan siapa pun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun harus bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat," kata dia.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Sumber, Wisnu Tri Wiyanto, menyebutkan, jumlah DPT TPS 12 Sumber ada 515 orang. Mereka berasal dari empat RT yakni RT 01, 02, dan gabungan RW 08.
"DPT-nya di TPS 12 ada 515," kata Wisnu saat ditemui di TPS 12, kemarin, Selasa, 26 November 2024.
Sementara Prabowo memberikan hak pilihnya di TPS 08 Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo menggunakan kemeja warna krem dan celana coklat tua.
Pantauan Tempo, Prabowo tiba di TPS 08 sekitar pukul 8.46 WIB dengan menggunakan mobil dinas Presiden Maung buatan PT Pindad dengan plat nomor RI 1.
Saat turun dari mobil, Presiden langsung disambut oleh Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Ketua DPRD Bogor Sastra Winara, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika.
Setelah menyapa para pejabat yang hadir, Prabowo langsung menuju TPS 08 dan masuk ke bilik suara untuk memberikan hak pilihnya.
Usai mencoblos, Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta calon kepala daerah yang memenangkan kontestasi dalam Pilkada serentak 2024 harus bisa merangkul mereka yang kalah dan bekerjasama serta memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.
"Siapapun yang dipilih rakyat, itu yang terbaik. Dalam kontestasi, kalah menang sudah biasa. Yang kalah harus legowo dan yang menang harus merangkul. Terpenting yang menang harus menjadi pemimpin bagi semuanya dalam melayani rakyat," katanya.
ANNISA FEBIOLA | MAHFUZULLOH AL MURTADHO | SEPTIA RYANTHIE
JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, sebut pemikiran Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak bisa disejajarkan dengan pemikiran Hasto Kristiyanto.
Demikian Bahlil merespons sikap sekjen PDIP itu, yang menentang wacana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati pasca Pilpres 2024.
“Pikiran ibu Mega, sama pikiran bapak presiden tidak bisa disamakan dengan pemikiran Pak Hasto. Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden, masa mau disamain dengan orang yang gak pernah jadi presiden,” ucap Bahlil di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Apalagi menurut Bahlil, Jokowi dan Megawati sama-sama tokoh yang mempunyai jiwa negarawan dan bersabat.
Baca Juga: Pesona Risma Turun Sejak Jadi Mensos, PDIP: Wajar, Perannya de Facto Digantikan Presiden Jokowi
“Pak Presiden Jokowi, Bu Mega ini kan tokoh bangsa, kita lihat saja pasti mereka punya hati yang baik untuk berbicara, tidak perlu merasa grasa-grusu. Pasti lah dua tokoh ini kan bersahabat pasti mempunyai jiwa negarawan,” ujar Bahlil.
Selain itu, lanjut Bahlil, Presiden Jokowi sangat terbuka dan tidak merasa punya masalah dengan Megawati.
“Loh jangankan (Pak Jokowi kepada -red) Ibu Mega, (kepada) yang lain pun enggak ada masalah kok. Tokoh masyarakat aja boleh, enggak masalah,” tegas Bahlil.
“Saya enggak tahu kalau dari Ibu Mega ya, tapi kalau dari presiden santai-santai saja. Enggak ada apa-apa. Saya yakin mereka ada connect hati lah mungkin waktu yang tepat.”
Baca Juga: Pengamat: Sejak Jadi Mensos, Pesona Risma Secara Elektoral Turun untuk Pilkada Jakarta
Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Rencana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai berperan penting dalam mempersatukan bangsa pasca Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Projo Handoko meminta pertemuan ini sebatas silaturahmi untuk kebaikan bangsa tanpa membawa embel-embel politik. “Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik, gak usah pakai syarat (politis),“ ujar Handoko, Jakarta, Sabtu, 13 April 2024. Menurut Handoko, silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati. Hal itu pula merupakan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan kekeluargaan. Dia menyoroti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tidak antusias dengan rencana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Bahkan, Hasto mengatakan Jokowi harus bertemu pengurus ranting PDI Perjuangan sebelum bersilaturahmi dengan Megawati. "Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hari rakyat," ujar dia.
Dia menyebut Presiden Jokowi sebagai negarawan yang memahami hati rakyat. Silaturahmi dengan Ketum PDIP bisa memperkuat persatuan bangsa.
“Menolak silaturahim bikin rakyat
TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Olly Dondokambey mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap menjaga relasi dengan Presiden Jokowi. Meskipun belakangan Jokowi dan Megawati dianggap pecah kongsi imbas Pemilihan Presiden 2024.
“Komunikasi, dari dulu sampai saat ini, kalau tidak ketemu, Ibu selalu pesan lewat Puan Maharani atau anggota kabinet yang dari PDI Perjuangan,” kata Olly melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Megawati tiba-tiba mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Hanya saja, kata Megawati, dia tak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode karena melanggar konstitusi. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin 5 Agustus 2024.
Publik kadung sudah membaca ketegangan Megawati dan Jokowi imbas Pilpres 2024. Kepala negara dianggap membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Belakangan PDIP tidak menganggap Jokowi sebagai kader. Padahal partai banteng menjadi pendukung utama Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo pada 2005.
Majalah Tempo menurunkan laporan utama ‘Konflik Terbuka Jokowi - Mega’ pada Senin, 5 Agustus 2024 soal ketegangan antara Presiden dan Ketua Umum PDIP yang memuncak. Kasus hukum yang diduga digunakan oleh Istana terhadap kader PDIP hingga persaingan di Pilkada menjadi babak baru persaingan Jokowi dan Megawati.
Terlepas dari sikap kritis PDIP terhadap pemerintah Jokowi, menteri-menteri dari Partai Banteng masih bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Mereka seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum membalas pesan Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024, mengenai komunikasi Megawati dan Jokowi. Begitu juga soal penjajakan pertemuan Jokowi dan Megawati.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno belum bisa memastikan bakal ada pertemuan Jokowi dan Megawati. Pratikno menjelaskan sejauh ini agenda Jokowi cukup padat dengan rangkaian HUT RI ke-17.
“He-he-he, saya belum tahu jadwalnya,” kata Pratikno saat ditanya di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 6 Agustus 2024. Mensesneg menyebut pada bulan ini, Jokowi akan memberikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus dan menjadi inspektur upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus.
Megawati, sebagai Presiden ke-5, diundang ke Upacara 17 Agustus yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pratikno mengatakan undangan kepada Megawati masih dalam proses. Kehadirannya pun bakal dikonfirmasi kemudian.
Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut renggang akibat berbeda sikap di Pilpres 2024. Setelah pilpres usai bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati?
Sekretaris Jenderal DPP DPIP Hasto Kristiyanto menjelaskan hubungan keduanya. Hasto menyebut hubungan keduanya dapat dilihat dari kesetiaan pada prinsip kedaulatan rakyat.
"Bagi kami hubungan itu bukan pada persoalan meruncing atau tidak. Hubungan itu setia pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tidak," katanya dilansir detikNews Selasa (4/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan hal itu yang menjadi roh PDIP sehingga harus dijalanan. Dan prinsip itu kini dijalankan oleh Megawati.
"Itu marwah PDI Perjuangan. Itu yang harus kami jalankan. Itu yang dijalankan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Ketika Rakernas ke-5 merekomendasikan bahwa Ibu Megawati selaku ketua umum PDI Perjuangan untuk hanya berkomunikasi dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang menjalankan agenda reformasi, yang setia pada konstitusi, yang setia pada jalan demokrasi untuk rakyat. Yang setia pada jalan supremasi hukum. Bukan yang menempuh jalan pintas. Itu sangat clear and direction-nya sangat jelas," tukasnya.
Mengenai nasib Jokowi di PDIP, Hasto berbicara soal watak dan karakter. Dia menyebut watak kader PDIP membangun demokrasi.
"Ya kader itu kan diukur bukan dari wataknya, dari karakternya. Karakter PDI perjuangan adalah membangun demokrasi. Ketika seseorang tidak lagi membangun demokrasi ya itu tidak lagi memiliki suatu kesesuaian antara watak dan karakter. Dan itu jauh fundamental daripada status formal," ungkapnya.
Diketahui Jokowi dan Megawati memperingati hari lahir Pancasila di tempat berbeda. Jokowi memperingati hari lahir Pancasila di Dumai, Riau, sementara Megawati di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jokowi dan Megawati pasca-2024
Setelah Jokowi mengakhiri tugasnya pada tahun depan, di mana posisi yang tepat dan pas baginya sebagai mantan presiden ke-7 RI? Jadi apakah seorang Jokowi nanti? Apakah ia tidak menghendaki harus menjadi ”apa dan siapa-siapa” seperti apa yang ia pernah utarakan beberapa waktu lalu?
Saat ditanya wartawan jika ia selesai menjalankan tugasnya pada Oktober 2024, Jokowi menjawab ia akan undur diri dan kembali ke kota asalnya, Solo, sebagai warga negara biasa.
Dari sudut pandang penulis, dengan melihat tantangan geostrategis masa datang dan relasinya dengan banyak tokoh, sejumlah kalangan dan wong cilik di mana pun selama ia menjabat sepuluh tahun menjadi presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara, Jokowi dibutuhkan untuk tetap berada dalam lingkar kekuasaan dan pemerintahan. Bukan sebagai presiden, melainkan paling tidak Jokowi harus menjadi ketua umum sebuah partai politik.
Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan. Namun, mungkinkah Jokowi dapat meneruskan estafet kepemimpinan di sebuah parpol yang menjadi pendukung pemerintah selama ini?
Jawabannya adalah, apakah ada jaminan pasca-Pemilu 2024, Megawati Soekarnoputri masih tetap menjadi ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P)? Mengingat usianya tidak muda lagi—pada 23 Januari 2024, usia Megawati akan mencapai 77 tahun—tentu kita harus memikirkan bilamana Adis —begitu penulis kerap menyapa Megawati sejak kecil—tidak lagi menjadi ketua umum PDI-P.
Bilamana seperti itu, apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDI-P sebagai ketua umum PDI-P dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?
Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (dari kiri ke kanan) duduk bersama dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 29-9-2023
Mengapa bukan kader atau pengurus atau tokoh senior di Dewan Pimpinan Pusat PDI-P lainnya yang memimpin PDI-P karena selama ini mereka notabene adalah kader militan dan ”anak-anak ideologis” Bung Karno di PDI-P?
Jawabannya, Jokowi pun anak ideologis Bung Karno karena selama sepuluh tahun menjadi wali kota Solo, dua tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nanti sepuluh tahun menjadi presiden RI— yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan—Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno.
Langkah Jokowi untuk dapat menjadi ketua umum PDI-P ini sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu hal ini kalau mau dilakukan harus diputuskan melalui suatu kongres luar biasa PDI-P yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya.
Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?
Baca juga : Jokowi Minta Ganjar Langsung Jalankan Konsep Kedaulatan Pangan Seusai Dilantik
Guntur Soekarno Putra, Sulung Presiden Ke-1 RI, Ketua Dewan Ideologi DPP Persatuan Alumni GMNI
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 hari ini, Rabu, 27 November 2024.
Megawati yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggunakan hak pilihnya di TPS 024 Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Megawati dan keluarga tiba di TPS yang berada persis di seberang rumahnya pada pukul 11.14 WIB. Sebelum berjalan menuju TPS, Megawati dan keluarga terlebih dahulu disambut dengan tarian di halaman rumahnya.
Putri Presiden RI pertama Sukarno itu mengenakan atasan berwarna putih disertai selendang merah dan celana biru dongker. Sementara putrinya, Puan Maharani, mengenakan atasan merah maroon dan bawahan berwarna hitam.
Megawati terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor 201. Sedangkan Puan terdaftar dengan nomor DPT 376.
Sekretaris Jenderal PDIPHasto Kristiyanto mengatakan, Pramono dan Rano bakal mendampingi Megawati menggunakan hak pilihnya.
"Juga Mas Pramono Anung direncanakan untuk ke Kebagusan dan nanti akan mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto di depan kediaman Megawati.
Benar saja, sekitar pukul 10.40 WIB, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno sampai di kediaman Megawati. Sekitar sepuluh menit kemudian, menyusul calon gubernur Jakarta Pramono Anung.
Hasto juga mengungkapkan Pramono-Rano akan makan soto bersama dengan Megawati.
"Akan makan soto, sarapan bareng dan kemudian mendampingi ibu," kata Hasto.
